SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS UNTUK ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

8 April 2015

SYARAT-SYARAT TEKNIS PEKERJAAN

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

UNTUK ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2015

 

Syarat-syarat Lelang

 

Penyedia Barang/Jasa adalah Perusahaan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dibidang   Penjahit dan pembuatan pakaian sesuai pesanan (KBLI 14120) atau KBLI 14111 Industri pakaian jadi dari tekstil.

Penyedia Barang/Jasa harus mengikuti ketentuan Perpres RI No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan yang telah disahkan oleh Menkum dan HAM (khusus untuk PT) dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri (untuk CV)

Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dibidang Penjahit

Memiliki NPWP

Memiliki PKP

Memiliki TDP

Telah melunasi kewajiban Pajak Tahunan terakhir, dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian SPT terbaru dan  SSP Pasal 29 bagi Wajib Pajak terhutang atau Surat keterangan Fiskal

Memiliki SIUP Kecil

Memiliki Workshop Penjahit (Surat Pernyataan) dengan KOP Surat bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)

Memiliki mesin jahit minimal 10 ( sepuluh ) buah

Memiliki mesin obras sekurang-kurangnya 2 ( dua ) buah

Memiliki sopan kemeja minimal 1 ( satu ) buah

Memiliki mesin Zigza minimal 1 ( satu ) buah

Memiliki Setrika Uap minimal 1 ( satu ) buah

Memiliki Setrika manual minimal 2 ( dua ) buah

Spesifikasi bahan sesuai dengan dokumen 

Memiliki Tukang jahit minimal 10 ( sepuluh ) orang

Memiliki tukang potong kain/ tukang gunting minimal 1 ( satu ) orang

Jadwal waktu pelaksanaan [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP];

Identitas (jenis, tipe dan merek) bahan; 

Daftar tenaga kerja/penjahit;

Daftar peralatan dan mesin yang dimiliki;

Surat pernyataan membuka cabang di kota Padang (bagi calon Pemenang/Penyedia barang/jasa berasal dari luar kota Padang); ( harus dilampirkan )

Surat pernyataan bersedia memperbaiki dengan segera dan atau mengganti barang yang rusak/complain dari pemakai tanpa biaya tambahan.

Denah lokasi workshop/toko;

Foto workshop/toko/tempat menjahit didalamnya tersusun mesin jahit untuk menjahit

Calon Penyedia Menyerahkan Hasil Uji Labor kain setelah  tanggal Pengumuman, hasil uji labor sebelum tanggal pengumuman tidak diakui.

 


 

Ruang Lingkup Pekerjaan  

 

Pengadaan Pakaian Dinas untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat  meliputi :

a. Pakaian Dinas Harian ( PDH )            1 x 65                           65 stel

b. Pakaian Sipil Harian (PSH)      2 x 65                         130 stel

c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)        1 x 65                           65 stel

 

 

Spesifikasi Pekerjaan

 

 

Pakaian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

  Dengan Spesifikasi(hasil uji labor dari instansi terkait) sebagai berikut :

 

Keterangan

SPESIFIKASI

TOLERANSI

Lebar kain, cm

 

 

   Berat kain, gr m2

150-152

± 2 %

Kontruksi :

-          Tetal Lusi per inci

-          Tetal pakan per inci

-          Nomor benang lusi, Ne 1

-          Nomor benang pkan Ne 1

-          Anyaman

 

 

 

 

Komposisi

 

Poliester  50-55 %

Wol 45  -50 %

 

± 1 %

± 1 %

 

5

 

Golongan zat warna pada :

-       Poliester

-       Wol

 

 

         

NB : Uji labor yang diterima adalah uji labor yang dilakukan setelah tanggal pengumuman  lelang seragam kerja ,  untuk uji labor sebelum tanggal pengumuman tidak diakui/peserta digugurkan)

 

Rencana Kerja ( Time Schedule)

 

Penyedia Barang/Jasa harus membuat rencana kerja (Jadwal/time schedul) dan disampaikan bersamaan dengan pemasukan penawaran.  Pelaksanaan Pekerjaan

 Perusahaan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan ini tidak dapat / tidak boleh mensubkontrakan kepada Perusahaan lain 

 

 

Jangka waktu dan Penyerahan Barang seragam kerja

 

Rekanan diwajibkan menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan Pakaian Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut  pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam keadaan utuh, sempurna, rapi dan baik selambat-lambatnya dalam waktu 100 ( Seratus ) hari kalender terhitung semenjak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);

Jika terjadi keterlambatan akibat oleh sesuatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan Penyedia Barang/Jasa, maka pelaksanaan dapat diusulkan untuk diperpanjang;

Barang-barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta/ditawarkan oleh penyedia;

Semua barang-barang harus siap pakai dan jika tidak pas atau kurang cocok oleh pemakai, penyedia wajib tanpa biaya tambahan dan syarat apapun untuk merehab/merevisi pakaian tersebut;

Barang harus dalam keadaan baru.

Jika ada rasa tidak puas/complain dari pemakai, baju/lambing daerah/papan nama tidak pas/cacat/rusak,  penyedia wajib untuk segera mungkin memperbaiki tanpa dikenai biaya tambahan, dan bila diperlukan mengganti barang yang rusak/cacat/tidak pas tersebut dengan yang baru. Jika tidak dilaksanakan, penyedia bersedia untuk tidak dibayar barang/harga tersebut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.



Baca juga
  »
30 April 2015
Seragam pengamanan stelan pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang
Seragam pengamanan stelan pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang

  »
17 April 2015
Harga Baju/ Pakaian Kerja Lapangan
Harga Baju/ Pakaian Kerja Lapangan

  »
26 Maret 2015
Penawaran Pekerjaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Penawaran Pekerjaan Belanja Pakaian Kerja Lapangan

  »
10 Februari 2014
Pabrik Seragam Kerja di Jakarta
Pabrik Seragam Kerja di Jakarta

  »
15 Januari 2014
Menentukan Desain Seragam Kerja
Menentukan Desain Seragam Kerja